Pada hari Jumat, 12 Juli 2024, RobustApp dan Team Republic of Speed sescara resmi melakukan kerjasama dengan mengadakan penandatanganan perjanjian kerjasama di kantor RobustApp. Acara ini menandakan dukungan resmi RobustApp terhadap Kejuaraan Republic of Speed 2024 Champiobship, ajang balap virtual di Indonesia.

Menandai langkah strategis RobustApp mensponsori event Republic of Speed 2024 championship, David Simanungkalit, selaku General Manager PT. Haluan Rekadaya Konsultindo, mengungkapkan rasa bangganya atas sponsorship ini. Beliau menekankan bahwa partisipasi RobustApp ini merupakan sebuah salah satu bukti bahwa RobustApp memiliki sudut pandang dan pendekatan yang lebih luas daripada perusahaan ERP lainnya, sekaligus bentuk dukungan nyata terhadap kemajuan esports Indonesia, khususnya di bidang balap virtual.

David menambahkan bahwa RobustApp bukan hanya tentang kecepatan dan mesin yang kuat, tapi juga konsistensi dan persiapan yang matang. “Sama seperti dalam pertandingan balap, untuk mencapai kemenangan dalam dunia bisnis, dibutuhkan solusi yang dapat membantu operasional perusahaan lebih siap dan konsisten. RobustApp hadir sebagai solusi tepat untuk itu.”

Pada kesempatan yang sama, Adam Rizky, Ketua Umum Republic of Speed, mengungkapkan kebahagiaannya atas kerjasama ini. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan RobustApp. Kami yakin bahwa kerjasama ini akan membawa banyak manfaat bagi dan membantu kita mencapai tujuan kita masing-masing,” tuturnya.

Sponsorship ini juga menjadi kesempatan bagi RobustApp untuk menjalin hubungan dengan komunitas digital di Indonesia, dimulai dengan Republik of Speed. Diharapkan juga kerjasama ini dapat membuka pintu untuk kesempatan bagi RobustApp untuk kolaborasi-kolaborasi lainnya di masa depan.

Kerjasama antara RobustApp dan Republic of Speed merupakan langkah positif dalam mendukung kemajuan Esport di Indonesia. Diharapkan kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan membawa dampak positif bagi komunitas digital di Indonesia.

Tentang RobustApp

RobustApp adalah solusi menyeluruh yang dirancang untuk mendukung efisiensi bisnis Anda serta mampu beradaptasi dengan keunikan bisnis Anda. Lebih dari sekadar ERP, RobustApp hadir dengan teknologi seperti Embedded BI dan Generative AI untuk mengoptimalkan proses bisnis Anda.

Pada tanggal 4 Juni 2024 kemarin, pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban ibu dan anak, serta peran ayah dan keluarga dalam memastikan kesejahteraan mereka pada 1.000 hari pertama kehidupan. 

Periode 1000 hari ini dimulai dari kehamilan hingga anak berusia dua tahun, yang merupakan masa yang sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Undang-undang ini juga bertujuan untuk menjamin kesehatan serta kesejahteraan generasi masa depan. 

Berikut beberapa poin penting terkait UU KIA:

• Cuti Melahirkan: Ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan selama minimal 3 bulan pertama. Cuti ini bisa diperpanjang hingga 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. (Pasal 4 ayat 3 UU KIA)
• Upah Selama Cuti Melahirkan: Ibu yang bekerja yang mengambil cuti melahirkan berhak mendapatkan upah secara penuh untuk 3 bulan pertama dan bulan keempat, serta 75% dari upah untuk bulan kelima dan keenam. (Pasal 4 ayat 5 dan Pasal 5 UU KIA)
• Cuti Suami: Suami yang mendampingi istri selama masa persalinan berhak mendapatkan cuti selama 2 hari dan dapat diberikan tambahan 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan pemberi kerja. Bagi suami yang mendampingi istri yang mengalami keguguran berhak mendapatkan cuti 2 hari. (Pasal 9 ayat 2 dan 3 UU KIA)
• Pengasuhan Anak: UU KIA menekankan pentingnya peran ayah dan keluarga dalam pengasuhan anak. Hal ini berarti bahwa pemberi kerja perlu mendukung karyawannya dalam menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga. (Pasal 10 ayat 1 UU KIA)
• Diskriminasi: UU KIA melarang diskriminasi terhadap ibu yang bekerja dan menyusui. Pemberi kerja wajib menyediakan tempat menyusui yang layak dan aman bagi karyawannya. (Pasal 13 ayat 1 dan 2 UU KIA)
• Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Pemberi kerja wajib memastikan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan menyusui di tempat kerja. Hal ini termasuk menyediakan ruang istirahat yang nyaman dan akses ke fasilitas kesehatan. (Pasal 18 ayat 2 dan 3 UU KIA).

Efek ke Perusahaan:

Bagi perusahaan di Indonesia, ini artinya ada beberapa hal yang harus disesuaikan, terutama pada aktivitas HR perusahaan, seperti

• Memperbarui kebijakan cuti melahirkan dan cuti ayah sesuai dengan durasi dan kondisi baru.
• Memastikan keamanan kerja dan kelanjutan gaji bagi ibu yang sedang cuti.
• Mengimplementasikan prosedur untuk cuti khusus dalam kasus keguguran.
• Memberikan dukungan untuk cuti ayah selama proses persalinan.
• Mengembangkan program dan fasilitas yang mendukung kebutuhan ibu bekerja, terutama mereka yang memiliki kerentanan khusus.

Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk memastikan hak-hak ibu dan ayah baru terpenuhi tanpa mengesampingkan kepentingan perusahaan,  Seperti:

• Buat kebijakan cuti melahirkan dan cuti suami yang sesuai dengan UU KIA.
• Sediakan tempat menyusui yang layak dan aman di tempat kerja.
• Lakukan pelatihan untuk karyawan tentang cara menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga.
• Pantau dan evaluasi kebijakan HR untuk memastikannya sesuai dengan UU KIA.

UU KIA diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang ramah keluarga. HR perlu memahami dan menerapkan peraturan ini untuk memastikan hak-hak karyawannya terpenuhi.

Solusi RobustApp

Perusahaan wajib mematuhi peraturan ketenagakerjaan baru seperti UU KIA. Untuk itu dibutuhkan membutuhkan solusi adaptif dan efisien seperti RobustApp yang menawarkan kemudahan konfigurasi untuk penambahan komponen dan rumus baru terkait aturan ketenagakerjaan, tanpa memerlukan pengembangan rumit sehingga menghemat sumber daya perusahaan. RobustApp juga memberikan konsultasi penyesuaian berkelanjutan dan memastikan perusahaan dapat patuh regulasi ketenagakerjaan dengan tetap fokus pada pengembangan bisnis.